Opsi Kepemilikan

Bergantung pada tujuan perolehan real estat, cakrawala investasi, penggunaan properti yang dimaksudkan, dan status hukum pembeli, peraturan perundang-undangan Indonesia menyediakan beberapa mekanisme yang sah bagi investor asing untuk memiliki dan menggunakan real estat.

Bentuk kepemilikan real estat yang paling umum bagi warga negara asing di Bali adalah sewa jangka panjang (leasehold). Di bawah struktur ini, investor menerima hak eksklusif untuk menguasai dan menggunakan properti selama periode yang ditentukan dalam perjanjian sewa, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak. Jangka waktu sewa biasanya berkisar antara 25 hingga 80 tahun, tergantung pada struktur transaksi dan kondisi proyek tertentu.

Warga negara asing yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan Indonesia dapat memperoleh hak untuk menggunakan real estat di bawah hak pakai, dalam kasus dan dengan ketentuan yang diatur oleh hukum yang berlaku. Hak ini tunduk pada pendaftaran negara dan memberikan penguasaan serta penggunaan properti secara sah untuk jangka waktu tertentu.

Bagi investor yang mempertimbangkan real estat sebagai aset komersial, peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan kemungkinan untuk mendirikan perusahaan penanaman modal asing, yang dikenal sebagai PT PMA, dan menyusun hak atas properti dengan basis kepemilikan penuh. Perusahaan semacam itu dapat digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan manajemen properti, penyewaan, perhotelan, pengembangan, dan kegiatan bisnis lainnya yang diizinkan berdasarkan hukum Indonesia. Bergantung pada sifat bisnis dan struktur proyek, perusahaan dapat memperoleh hak atas bidang tanah dan aset real estat sebagaimana diatur oleh hukum untuk tujuan menjalankan kegiatan komersialnya.

Struktur investasi yang optimal ditentukan secara individual dengan mempertimbangkan: kewarganegaraan dan status hukum investor; tujuan perolehan properti; jangka waktu kepemilikan yang direncanakan; penggunaan properti; implikasi pajak; serta persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum melakukan transaksi, pembeli dapat menerima konsultasi mengenai opsi yang tersedia untuk menyusun struktur investasi dan melegalkan kepemilikan properti di Indonesia. Golden Tree menyarankan setiap investor asing untuk melibatkan penasihat hukum dan pajak independen guna mengonfirmasi struktur transaksi yang dipilih serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan investasi pembeli.

Persyaratan visa untuk masuk ke Indonesia bergantung pada negara asal pelancong. Pengunjung disarankan untuk memeriksa persyaratan visa yang berlaku sebelumnya, karena izin masuk dapat diberikan melalui Visa on Arrival (VoA), Electronic Visa on Arrival (e-VoA), atau visa yang diperoleh sebelum kedatangan.

Warga negara dari negara mana pun dapat mengajukan visa tinggal jangka panjang, sesuai dengan persyaratan imigrasi Indonesia. Kelayakan bergantung pada kategori visa yang berlaku serta struktur hukum kepemilikan properti atau kepemilikan saham dalam entitas hukum Indonesia, sesuai dengan peraturan imigrasi yang berlaku.

Jika properti diperoleh dengan skema hak milik (freehold), pembeli menjadi pemegang saham perusahaan yang didirikan di Indonesia, yang memberikan hak kepada pembeli untuk mengajukan Investor KITAS. KITAS adalah izin tinggal sementara yang memungkinkan warga negara asing untuk tinggal secara legal di Indonesia selama maksimal dua tahun, untuk keluar-masuk negara tanpa batasan jumlah, serta mensponsori anggota keluarga yang memenuhi syarat melalui Family KITAS.